Maaf, ini tidak diizinkan untuk digunakan.
Ini akan tertutup otomatis dalam 5 detik.
Gelar Operasional ini merupakan agenda rutin evaluasi kinerja yang bertujuan untuk mengukur capaian pelaksanaan tugas di seluruh satuan kerja Polda S...
Stay updated with our newest stories
Makassar, 20 Mei 2025 – Bagian Reformasi Birokrasi (Bag RBP) Rorena Polda Sulawesi Selatan melaksanakan pendampingan terhadap Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Instansional Polri Tahun 2025 yang melakukan evaluasi di Polrestabes Makassar.
Bone, 22 Mei 2025 — Komitmen Polri dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan humanis terus diwujudkan melalui berbagai langkah nyata. Salah satunya adalah kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Instansional Polri Tahun 2025 yang digelar di Polres Bone, Polda Sulawesi Selatan.
Soppeng, 21 Mei 2025 – Dalam rangka mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima di lingkungan Kepolisian, Bagian Reformasi Birokrasi (RBP) Rorena Polda Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan pendampingan terhadap Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Instansional Polri Tahun 2025 di Polres Soppeng.
Makassar, 20 Mei 2024 — Bagian Reformasi Birokrasi Polri (RBP) Rorena Polda Sulsel mendampingi kegiatan asistensi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik serta pembangunan Zona Integritas oleh tim dari Mabes Polri.
Pada Polres Maros tidak ada kendala, akan tetapi dari Bag Renprogar tetap menyampaikan arahan agar tetap memonitor kegiatan-kegaiatan sehingga tidak terjadi kekurangan anggaran, adapun jika terjadi agar segera di koordinasikan segera.
Permasalahan yang terjadi di Polres Pangkep terdapat pada kekurangan anggaran Lidik Sidik Narkoba, rekomendasi dari Bag Renprogar agar mengecek Dukops Polres jika masih mencukupi maka diarahkan untuk mendukung menggunakan Dukops Polres dan untuk penganggaran T.A. 2026 agar menyesuaikan dengan kasus yang telah dilaksanakan.
Permasalahan yang terjadi di Polres Barru terdapat pada kekurangan Personel pada Bhabinkamtibmas, agar berkoordinasi dengan Satfung SDM untuk kekurangan personelnya.
Permasalahan yang terjadi di Polres Parepare terdapat pada kekurangan anggaran PPA, dana Bantek dan kekurang laptop serta printer, rekomendasi dari Bag Renprogar agar mengecek Dukops Polres jika masih mencukupi maka diarahkan untuk mendukung menggunakan Dukops Polres kemudian untuk penambahan laptop dan printer agar Menyusun TOR/RAB untuk pengusulan T.A. 2026.
Pada Polres Enrekang tidak ada kendala, akan tetapi dari Bag Renprogar tetap menyampaikan arahan agar tetap memonitoring kegiatan-kegaiatan sehingga tidak terjadi kekurangan anggaran, adapun jika terjadi agar segera di koordinasikan segera.
Permasalahan yang terjadi di Polres Tana Toraja terdapat pada kekurangan anggaran PPA, rekomendasi dari Bag Renprogar agar mengecek Dukops Polres jika masih mencukupi maka diarahkan untuk mendukung menggunakan Dukops Polres.
Permasalahan yang terjadi di Polres Toraja Utara terdapat pada kekurangan anggaran Lidik Sidik, dan jumlah Personel, rekomendasi dari Bag Renprogar agar mengecek Dukops Polres jika masih mencukupi maka diarahkan untuk mendukung menggunakan Dukops Polres dan untuk kekurangan personel agar berkoordinasi dengan Satfung SDM untuk kekurangan personelnya.
Permasalahan yang terjadi di Polres Luwu Timur terdapat pada kekurangan Printer, Komputer dan rumah dinas Kapolsek pada Polsek Malili belum ada, rekomendasi dari Bag Renprogar agar pada penyusunan anggaran T.A. 2026 untuk melakukan pengadaan sesuai dengan kebutuhan begitupula dengan rumdin Kapolsek agar berkoordinasi dengan bag strajemen.
Browse articles by your favorite topics
